Nias Barat — Pemerintah Kabupaten Nias Barat menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola dana desa yang bersih dan akuntabel. Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, menginstruksikan audit komprehensif terhadap pengelolaan dana desa setelah menerima audiensi dari tiga kepala desa pada Kamis, 1 Agustus 2025, di ruang kerjanya.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Simaeasi, Kepala Desa Doli-Doli, dan Kepala Desa Siso Bawino. Turut serta dalam pertemuan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Ernawati Gulo, S.Pd., M.M., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Silvester Daeli, Camat Mandrehe, Camat Lolofitu Moi, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari masing-masing wilayah.
Para kepala desa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan secara langsung berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Masalah yang disorot meliputi pengelolaan anggaran desa, pelaksanaan pembangunan yang belum optimal, serta minimnya pembinaan terhadap perangkat dan kelembagaan desa.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Eliyunus menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Ia menyatakan bahwa seluruh penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan.
“Desa merupakan garda terdepan pelayanan publik. Setiap sen dana desa harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan transparan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Bupati Eliyunus.
Sebagai bentuk komitmen, Bupati langsung menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Nias Barat untuk melakukan audit menyeluruh pada desa-desa yang bersangkutan. Audit ini bertujuan untuk mendeteksi lebih dini potensi penyimpangan, mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik, serta memastikan efektivitas penggunaan dana dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pj. Sekda Ernawati Gulo menyampaikan bahwa audit ini tidak bertujuan mencari kesalahan semata, melainkan sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendampingi desa melalui pelatihan teknis dan administratif.
“Kami siap mendukung proses perbaikan tata kelola desa, termasuk memberikan pembinaan yang konstruktif. Namun, bila ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Ernawati.
Asisten I Silvester Daeli menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Nias Barat dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ia juga mendorong para kepala desa untuk lebih proaktif dalam menyampaikan kendala dan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten.
Kebijakan ini disambut baik oleh perwakilan BPD yang hadir. Mereka berharap audit ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pemanfaatan dana desa, serta membangun kultur pengawasan yang sehat antara masyarakat dan pemerintah desa.
Langkah ini mencerminkan upaya konkret Pemkab Nias Barat dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah kabupaten juga berharap melalui pembenahan sistem dan penguatan SDM, kualitas pembangunan di desa akan semakin meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
