Nias Barat, 25 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Nias Barat menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penyampaian nota jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Wakil Bupati Nias Barat, Sozisokhi Hia, SH., MM, hadir mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nias Barat, Kevin K. P. Karino, SH. Rapat ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD sebelumnya dan menjadi bagian krusial dalam proses perumusan kebijakan lima tahunan daerah.
“Rapat ini menjadi ruang harmonisasi legislatif dan eksekutif untuk menyamakan visi dalam pembangunan daerah,” ujar Kevin Karino saat membuka rapat.
Apresiasi Pemerintah terhadap DPRD
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih atas atensi dan masukan seluruh fraksi. Ia menyebut bahwa sinergi antara DPRD dan Pemkab adalah fondasi utama dalam merancang arah pembangunan Nias Barat yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.
“Kami menghargai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi. Masukan ini akan menjadi bahan perbaikan dan penguatan arah kebijakan dalam RPJMD,” kata Sozisokhi Hia.
Enam Fokus Prioritas RPJMD 2025–2029
Nota jawaban tersebut memuat enam prioritas strategis pembangunan daerah yang menjadi acuan Pemkab Nias Barat dalam lima tahun mendatang:
1. Peningkatan Kualitas SDM dan Akses Pendidikan
Pemkab akan mendorong akses pendidikan yang lebih luas melalui program beasiswa, penguatan tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.
2. Penguatan Ekonomi Berbasis Rakyat
Langkah nyata dilakukan lewat revitalisasi pasar tradisional dan pemberdayaan UMKM yang mengangkat potensi lokal dan budaya masyarakat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar
Fokus diarahkan pada pembangunan jalan penghubung, jembatan, irigasi, dan perumahan untuk mempercepat konektivitas dan mengurangi disparitas antarwilayah.
4. Reformasi Pelayanan Kesehatan & Penanggulangan Stunting
Pemkab mengusung inovasi layanan seperti puskesmas keliling serta bantuan gizi terintegrasi demi menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Desa
Melalui program Kopdes Merah Putih, penyertaan modal di BUMDes, serta dukungan untuk BUMD, Pemkab menargetkan lahirnya ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan mandiri.
6. Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan
Transformasi birokrasi difokuskan pada digitalisasi layanan, penerapan merit system bagi ASN, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Adaptif
Wabup Sozisokhi menegaskan bahwa seluruh pandangan dari fraksi DPRD akan diakomodasi sebagai bahan penyempurnaan dalam dokumen akhir RPJMD. Ia menyebut bahwa RPJMD kali ini didesain untuk mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di tengah perubahan global.
Partisipasi Penuh Stakeholder
Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh Pj. Sekda Nias Barat, para kepala OPD, unsur Forkopimda, camat, tokoh masyarakat, serta para ASN dari berbagai tingkatan. Hadirnya seluruh elemen ini menjadi bukti dukungan kolektif terhadap visi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dengan pelibatan multipihak dan agenda pembangunan yang terarah, Pemkab Nias Barat berharap RPJMD 2025–2029 akan menjadi dokumen strategis dalam menciptakan kemajuan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
